SULSEL- Hal tersebut ditekankan Ir.Jusman saat membuka 'Entry Meeting Reviu Laporan Keuangan TA.2023' Lingkup Satker KLHK SulSel di Aula BP, Gedung Rachmat Wotoelar P3E SUMA KLHK pada Senin, 29 Januari 2024.
Kegiatan tersebut bertujuan melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau UAKPA, Lingkup Satker LHK Sulawesi Selatan KLHK sekaligus melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada instansi terkait.
Baca juga:
DPMPTSP Laksanakan Bimtek OSS-RBA
|
Lebih lanjut Plt.Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku ini menerangkan bahwa kegiatan ini melaksanakan mandat dari Bapak Sekjen KLHK pada rapat di Bandung kemarin. "Agar memastikan proses laporan keuangan kita berjalan sesuai prosedur, " jelasnya
"Saya harap laporan yang kita susun ini mendapat percematan sama sama, " pesan Plt.Kepala P3E SUMA KLHK ini.
"Bagaimana laporan keuangan kita ini agar lebih berkualitas. Saya kira dengan kehadiran dari Inspektorat Jenderal agar semakin lebih berkualitas, "harap Jusman.
Senada hal tersebut, Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA dari Pengendali Teknis , Inspektorat Jenderal Wil.IV menerangkan bahwa Laporan keuangan kita ini agar dilengkapi dengan output Kinerja KLHK.
Jadi bisa dijelaskan kinerja di penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau LKKL 2023 sebab ini yang utama, Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
"Mohon untuk para pimpinan dan para kepala tata usaha untuk menindaklanjutinya, " pesan Andri.
Diharapkannya lebih lanjut bahwa untuk para operator agar mengisi sistem SIAKHLAK dari Biro keuangan sehingga dokumen angka angka tersebut bisa dijelaskan. "Seperti dari mana dan sebagainya. tentu buktinya harus ada, Ini yang perlu penjelasan dari sistem, " bebernya.
Serta realisasi kinerja output dan outcome. Dimana Laporan kinerja adalah realisasi output langsung dan outcome.
"Sedangkan laporan keuangan lebih menjelaskan nilai perbedaan nilai operasional yang dibiayai.
Sehingga idealnya adalah standar biaya dan output lebih efisien.
"Pentingnya sinergi antara keuangan dan perencana, serta administrasi dalam pelaporan BMN, " pungkasnya.
Sumber berita: Humas P3E Sulawesi dan Maluku